Mengapa Malaysia Lebih Sukses Memerangi Terorisme

Ilustrasi Foto Teroris

Oleh : Al Chaidar
Departemen Antropologi, Universitas Malikussaleh,

Lhokseumawe, Aceh

Ada satu pertanyaan yang agak rumit untuk dijawab oleh banyak ilmuwan tentang mengapa Malaysia lebih sukses memerangi terorisme dibandingkan Indonesia. Bahkan beberapa kali, otoritas anti-teror Malaysia berulang kali menyatakan bahwa mereka lebih mudah menghalau atau menangkap teroris di sana ketimbang di sini. Kita tak perlu tersinggung dengan persepsi negara tetangga ini, karena ada banyak hal yang perlu kita renungi.

Ada banyak variabel yang perlu dilihat sebelum menjawab pertanyaan sederhana ini. Pertama, variabel historis dimana Malaysia lebih terlihat lancar dalam proses menuju kemerdekaannya tahun 1947 ketimbang Indonesia yang mengalami banyak rintangan, tantangan, hambatan dan gangguan bahkan setelah merdeka hingga tahun 1949. Konsensus politik penghapusan Piagam Djakarta tahun 1945 yang cenderung diklaim sudah final, sesungguhnya tidak pernah selesai hingga sekarang di negeri ini, sedangkan Malaysia tidak mewarisi dosa sejarah.

Kedua, variabel komposisi kelompok-kelompok etnis yang lebih beragam dibandingkan di Malaysia yang lebih mudah menghadapi soal perbedaan rasial. Perbedaan etnik (dan juga disertai perbedaan agama) dalam susunan masyarakat Indonesia lebih rumit dan complicated dalam menyelesaikan suatu konflik jika muncul ke permukaan.

Sementara Malaysia yang secara sosiologis memiliki sedikit berbeda secara etnik, lebih banyak perbedaan ras (Cina, India dan Melayu). Komposisi ini lebih mudah mengurai akar segregasi sosial dari kasus-kasus terorisme (tertentu) yang umumnya hanya dianut oleh satu ras saja. Sementara di Indonesia, perbedaan ras kurang begitu signifikan; perbedaan etnis inilah yang lebih kuat. Terorisme yang berkelindan dengan kasus-kasus intoleransi terhadap etnis lain demikian rumit dan sulit diurai dan bahkan masuk ke dalam interpretasi keagamaan yang kemudian difatwakan secara arbitrer oleh ulama kekerasan.

Ketiga, variabel birokrasi yang sangat lamban dalam membuat nomenklatur-nomenklatur baru di setiap lembaga dan kementerian yang memiliki program atau kegiatan kontra-radikalisme, kontra-wacana, kontra-narasi yang berdasarkan hasil-hasil temuan penelitian terbaru tentang terorisme dari berbagai lembaga akademis dalam dan luar negeri. Birokrasi juga masih enggan melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam program-program disengagement dan rehabilitasi teroris.

Keempat, variabel regimentasi hukum positif yang kaku dan tidak berkembang di Indonesia menjadi faktor yang sangat penting dalam melihat bagaimana program-program kontra-terorisme berjalan di atas aturan-aturan lama yang sedikit sekali menyerap kemajuan hasil penelitian terbaru tentang terorisme.

Di Malaysia, begitu ada hasil capaian baru dalam teori dan konsep, akan sesegera mungkin diadaptasikan melalui peraturan dan undang-undang dengan sanksi-sanksi hukum yang terukur. Bahkan beberapa resolusi PBB tentang daftar organisasi teroris belum juga diratifikasi di Indonesia sehingga banyak kelompok, organisasi dan gerakan-gerakan keagamaan transnasional yang terindikasi intoleran dan mesianik masih sangat bebas dan leluasa bergerak di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini.

Kelima, ada faktor manajerial di dalam mengatasi terorisme yang terkesan kurang terkoordinasi dan masih adanya ego-sektoral yang sudah berurat-berakar. Meski Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama malay-state, namun berbeda dalam manajemen menyelesaikan masalah. Di Indonesia, kepemimpinan politik pasca 1998 sangat rendah legitimasinya; sementara di Malaysia kepemimpinan politiknya sangat kuat, mulai dari pusat hingga ke tingkat kampung di semua daerah.

Dalam menganalisis kasus-kasus terorisme, apalagi membandingkannya dengan metode serta proses yang berlangsung di negara lain, tidak ada satu variabel generik yang bisa dijadikan penyebabnya. Kemampuan kepolisian Indonesia yang sangat genial jauh melampaui Malaysia dalam hal mengejar para tersangka teroris yang setiap tahun memiliki modus dan motivasi yang semakin canggih.

Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama muslim-state, namun secara kultural gerakan keagamaan di sana terlihat lebih rasional dan jauh dari unsur-unsur kekerasan sementara di sini cara beragama yang penuh dengan kekerasan, persekusi dan pemaksaan seakan-akan bersumber dari sumber doktrin agama. Padahal, sesungguhnya agama selalu disebarkan lewat cara-cara yang defensif dan dakwah yang penuh dengan hikmah-hikmah multikultural.*