Pimpinan DPR Tolak Pelibatan Preman untuk Mendisiplinkan Protokol Kesehatan

Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri mengkaji secara mendalam mengenai pelibatan jeger atau preman dalam menertibkan protokol kesehatan covid-19. Menurut Dasco, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan hansip lebih efektif.

"Banyak fungsionaris kemasyarakatan itu yang bisa didayagunakan. Ada Satpol PP, ada hansip, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bisa bekerja sama dengan paguyuban pedagang," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2020.

Dasco meyakini Satpol PP dan hansip memiliki pengaruh besar untuk menggerakkan masyarakat menaati protokol kesehatan. Ketimbang melibatkan preman yang belum diketahui rekam jejaknya.

"(Satpol PP dan hansip) mendisiplinkan para pedagang maupun pengunjung supaya pandemi covid di pasar-pasar itu tidak melebar," jelasnya.

Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Gatot Eddy Pramono meluruskan rencananya soal pelibatan preman untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Dia bermaksud melibatkan komunitas masyarakat bukan preman.

"Ada komunitas perkantoran, pasar, ojek, motor besar, yang semuanya mempunyai pimpinan formal dan informal," kata Gatot dalam rapat bersama Komisi III, di Kompleks DPR, Senin, 14 September 2020.

Baca Juga: Terawan Siap Terjunkan 3.500 Dokter Magang

Gatot menyebut langkah ini diperlukan lantaran jumlah aparat gabungan tidak cukup menjangkau pengawasan penerapan protokol kesehatan di tiap lokasi. Untuk itu, ia berinisiatif melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas masing-masing.

"Ada yang menyebutnya mandor di situ, ada yang menyebutnya jeger, preman. Mereka ini kan setiap hari di sana, bukan kita merekrut tapi kita merangkul mereka," tutur dia.