Tugas dan Sejarah Singkat: Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

SEJARAH SINGKAT

Tugas dan Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerinahan negara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan  pada Permendes No. 6 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Unit Kerja :

1. Inspektorat Jenderal;

2. Sekretariat Jenderal;

3. Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

4. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;

5. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;

6. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;

7. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Pemukiman          Transmigrasi;

8. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

9. Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan            Informasi;